RANGKUMAN MAKALAH
KELOMPOK 1O
UNDANG-UNDANG ITE
Defenisi undang-undang:
Undang-Undang/Perundang-undangan (atau
disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan
persetujuan bersama Presiden.
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk
konsolidasi posisi politik dan hukum. untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam
bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan
prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara
keduanya.
Pengertian ITE:
ITE yaitu singkatan dari
Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum
yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, atau media
elektronik lainnya.
Jadi, undang-undang ITE adalah:
satu
atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, telegram, telecopy, huruf, tanda, angka, Kode
Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Struktur Batang
Tubuh UU-ITE
-
BAB
I - KETENTUAN UMUM (Pasal 1-2)
-
BAB
II - ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3-4)
-
BAB
III - INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5-12)
-
BAB
IV - PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
o
Bagian
Kesatu - Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13-14)
o
Bagian
Kedua - Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 15-16)
-
BAB
V - TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pasal 17-22)
-
BAB
VI - NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (Pasal
23-26)
-
BAB
VII – PERBUATAN YANG DILARANG (Pasal 27-37)
-
BAB
VIII – PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 38-39)
-
BAB
IX - PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT (Pasal 40-41)
-
BAB
X - PENYIDIKAN (Pasal 42-44)
-
BAB
XI - KETENTUAN PIDANA (Pasal 45-52)
-
BAB
XII - KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 53)
-
BAB
XIII - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 54
-Pasal 5-22 urusan transaksi elektronik(17 pasal)
-Pasal 23-26 urusan domain name & hak
cipta(3 pasal)
-Pasal 27-37 urusan perbuatan tidak baik(10
pasal)
-Pasal 38-44 urusan pemerintah, penyidik,
sengketa(6 pasal)
-Pasal 45-52 urusan pidana / hukuman(7 pasal)
Tujuan dasar UU ITE
Dan UU ITE sendiri di
Indonesia baru diterbitakan pada tanggal 25 maret 2008, adapun tujuan dasar dari pembuatan undang – undang
ini yaitu agar pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,kehati-hatian,
iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Suatu
jaminan yang kita peroleh sangat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.